Relawan: Kini Jokowi Paham Siapa Kawan dan Siapa Lawan
Kamis, 19 Februari 2015 | 20:02 WIB
Presiden Joko Widodo saat memutuskan solusi atas konflik KPK-Polri di
Istana Merdeka, Rabu (18/2/2015). Presiden batal melantik Komjen Budi
Gunawan sebagai Kapolri.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh antara Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Polri dianggap membawa keuntungan tersendiri
bagi Presiden Joko Widodo. Akibat kisruh yang berlangsung selama satu
bulan lebih ini, Jokowi bisa mengetahui dan menilai siapa kawan dan siapa lawan sesungguhnya.
"Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plin-plan. Siapa yang mau perubahan , siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO (19/2/2015).
Sikap antara kawan dan lawan, menurut Budi makin jelas saat Jokowi akhirnya mengambil keputusan. Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski penetapan dirinya sebagai tersangka sudah dinyatakan tidak sah di praperadilan. Jokowi pun mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya.
"Sikap partai-partai di DPR jelas. Sikap lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, semuanya jelas," kata Budi tanpa menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud.
Oleh karena itu, Budi mengingatkan presiden agar tidak lengah menghadapi pihak-pihak yang menentang keputusan ini. Jokowi harus menyadari tidak semua pihak dapat menerima keputusan yang diambilnya.
"Masih ada pihak-pihak yang tidak legowo menerima keputusan itu. Bukan tidak mungkin kekecewaan ini nantinya muncul dalam peristiwa yang lain, mengingat masih banyaknya agenda yang berpotensi menimbuilkan kontroversi seperti persetujuan DPR atas pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, masalah reshuffle kabinet, dan pemberantasan korupsi," jelas Budi.
"Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plin-plan. Siapa yang mau perubahan , siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO (19/2/2015).
Sikap antara kawan dan lawan, menurut Budi makin jelas saat Jokowi akhirnya mengambil keputusan. Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski penetapan dirinya sebagai tersangka sudah dinyatakan tidak sah di praperadilan. Jokowi pun mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya.
"Sikap partai-partai di DPR jelas. Sikap lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, semuanya jelas," kata Budi tanpa menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud.
Oleh karena itu, Budi mengingatkan presiden agar tidak lengah menghadapi pihak-pihak yang menentang keputusan ini. Jokowi harus menyadari tidak semua pihak dapat menerima keputusan yang diambilnya.
"Masih ada pihak-pihak yang tidak legowo menerima keputusan itu. Bukan tidak mungkin kekecewaan ini nantinya muncul dalam peristiwa yang lain, mengingat masih banyaknya agenda yang berpotensi menimbuilkan kontroversi seperti persetujuan DPR atas pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, masalah reshuffle kabinet, dan pemberantasan korupsi," jelas Budi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar